Lebih dari seribu Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Lingga yang telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menghadapi ketidakpastian mengenai upah kerja mereka. Menjelang penerimaan Surat Keputusan (SK) yang dijadwalkan pada Maret mendatang, mereka belum menerima gaji sejak Januari 2025.
Sebelumnya, para tenaga honorer ini telah lama mengabdi di berbagai instansi di bawah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga. Meskipun mereka masih aktif bekerja dengan status THL dan PTT, hingga kini belum ada kejelasan terkait pembayaran upah untuk periode Januari hingga Februari 2025.
Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga honorer yang telah lulus PPPK. Mereka mempertanyakan apakah gaji selama masa transisi ini akan dibayarkan, terutama mengingat kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan bahwa tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer selain melalui skema PPPK.
Saat dimintai keterangan, Kepala Bidang (Kabid) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lingga, Ibnu, menyatakan bahwa klarifikasi mengenai upah kerja bagi THL dan PTT yang lulus PPPK merupakan kewenangan Kepala Dinas. Menurutnya, kebijakan terkait pembayaran gaji untuk periode Januari hingga Februari 2025 akan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas.
Namun, hingga saat ini, Kepala Dinas BKPSDM Lingga belum memberikan pernyataan resmi mengenai masalah ini. Para tenaga honorer yang telah lulus PPPK berharap Pemkab Lingga segera memberikan kejelasan mengenai hak mereka, khususnya terkait upah kerja selama masa transisi sebelum SK PPPK diterbitkan.
Situasi ini menjadi perhatian banyak pihak, mengingat para tenaga honorer yang lulus PPPK terus menjalankan tugas mereka di berbagai instansi. Diharapkan Pemkab Lingga dapat segera memberikan kepastian dan solusi terkait pembayaran gaji bagi THL dan PTT yang telah dinyatakan lulus PPPK namun belum menerima SK resmi.